Komisi D DPRD Kabupaten Pati gelar audiensi bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Program Sekolah Penggerak (PSP), dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) pada Rabu (3/9).

Dalam kegiatan tersebut, Komisi D DPRD Pati turut mengundang DisdikbudKabupaten Pati, Kemenag,Kabupaten Pati, dan BPKAD Kabupaten Pati.

Dalam audiensi, Kepala BBPMP JatengNugraheni Triastuti, menjelaskan, penerapan impelementasi Kurikulum Merdeka itu berfungsi untuk menjawab tantangan pencanangan Indonesia 2045 untuk mencetak generasi emas.

Maka yang dibenahi di satuan pendidikan, apakah sudah mengarah ke generasi emas itu. Karena tidak bisa hanya menguasai satumateri pelajaran, tidak bisa diselesaikan permasalahan secara parsial. Namun ketika muncul masalah komplek, maka Kurikulum Merdeka menjawab tantangan tersebut dengan mengkolaborasikan seluruh mata pelajaran melalui profil pelajar Pancasila, jelasnya.

Kemudian, untuk Implementasi standar pelayanan minimal di Kabupaten Pati, baik itu pencapaian maupun targetnya di 2024. Memang ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi standar pelayanan minimal ini harus dicapai dan targetnya juga harus 100%.