Semarang - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritisi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menurunkan angka kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Apalagi, kata Koordinator Fitra Jateng, Mayadina, berbagai program dalam RPJMD tak terlihat gamblang untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, diragukan efektivitasnya.
Butuh usaha yang lebih guna mencapai penurunan kemiskinan di atas 0,8 persen per tahunnya, ujarnya di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.
Dia mencontohkan dengan tak tergambarnya kebijakan pendidikan jenjang sekolah menengah atas/kejuran (SMA/SMK) murah dalam draf RPJMD. Pun tak menyelesaikan masalah pengangguran melalui pendidikan.
Fitra turut menyoroti Satuan Tugas (Satgas) Kemiskinan. Alasannya, tak jelas eksis di tingkat mana, penanggung jawabnya, dan koordinasinya dengan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng.