YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) tak tahu jumlah pendapatan pajaknya. Dus, anggaran rancangan program dengan dana yang turun dari pusat kerap takcocok.

Fakta mencuat kala Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja. Bersama pemprov dan pemerintah daerah (pemda) se-DIY. Rabu (7/8). Tentang evaluasi dana transfer ke daerah.

Misalnya, kita perkirakan anggaran sekian untuk program ini. Tapi, kok, turunnya hanya sekian, kata Anggota Komite IV DPD, Cholid Mahmud.

Ada juga yang sudah menganggarkan kecil. Tapi, dapatnya besar. Ini yang masih menjadi kesulitan. Dan jadi evaluasi di DIY, tambahnya.

Detail dana hasil pajak daerah taktransparan. Pangkal masalah. Daerah taktahu pajak yang diperoleh. Hanya tahu dapat dana bagi hasil pajak, ujarnya.