Surakarta, Pos Jateng Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melakukan penyandingan data calon penerima bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyandingan data dilakukan untuk mencegah adanya penyaluran bantuan sosial yang tumpang tindih.

Ini baru penyandingan data. Ya minimal biar tidak tumpang tindih, jadi kami sanding-sandingkan dulu. Ada yang NIK (nomor induk kependudukan) belum komplit ya kami komplitkan lagi. Kalau tidak komplit kan tidak muncul, ujar Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Agus Santosa, Senin (26/9).

Agus menjelaskan dengan dilakukannya penyandingan data tersebut diharapkan masyarakat yang sudah memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah pusat tidak lagi memperoleh bansos yang bersumber dari APBD.

Dari Kementerian Sosial itu juga progresnya ada penyaluran terus. Makanya ini sambil menunggu kami sandingkan dulu, minimal nunggu yang dari Kemensos selesai dulu, katanya.

Sementara itu, sambung Agus, untuk penyaluran bansos yang bersumber dari APBD ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp12 miliar dengan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh Rp600.000. Penyaluran dana bansos dijadwalkan akan melalui kantor kecamatan dan kantor pos.