Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu diaudit.

Pasalnya, anggaran besar tak berbanding lurus dengan pelaksanaan demokrasi prosedural.

Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar. Kurang lebih Rp25 triliun sekian. Sehingga, harapannya KPU melaksanakan pemilu ini penuh tanggung jawab, ujarnya di Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut dia, ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Persiapan logistik, data pemilih, hingga perhitungan suara, misalnya.