Jakarta, Pos Jateng - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, menolak rencana pemerintah membatasi kegiatan di tempat ibadah hanya untuk jamaah yang sudah divaksin. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak adil dan diskriminatif dalam melaksanakan ibadah.

Muyanto beralasan, hingga saat ini, pemerintah sendiri tidak mampu melayani masyarakat mendapatkan vaksin dengan cepat dan mudah. Ketimbang menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat berjamaah di masjid, lebih baik pemerintah fokus menambah titik atau sentra layanan vaksinasi.

Vaksinasi bukan membuat orang menjadi kebal dan tidak terinfeksi virus atau tidak menularkan virus kepada orang lain. Vaksin membuat orang memiliki antibodi, sehingga orang yang sudah vaksinasi kalau terinfeksi dapat mengeluarkan antibodi, sehingga tidak menimbulkan efek fatal, katanya dalam keterangan yang dilansir dari Alinea.id, Jumat (13/8).

Mulyanto menilai pemerintah terlalu jauh ikut campur dalam hal teknis peribadatan umat beragama. Dia mengingatkan, saat ini banyak orang belum divaksin bukan karena keengganan atau kesalahannya, namun karena stok vaksin yang kosong. Selain Jakarta, hampir semua daerah di Indonesia, jumlah orang yang sudah vaksinasi masih minim.

Jadi sangat tidak tepat bila pemerintah membatasi orang yang belum divaksin tersebut untuk beribadah. Masak ketidakadilan menjadi dasar untuk ibadah. Ini kan tidak bijaksana, ujarnya.