Jakarta, Pos Jateng - Komisi VII DPR meminta pemerintah hati-hati memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar. Sebab, rawan penyimpangan dengan beragam model.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai, alasan vaksin berbayar untuk mempercepat proses herd immunity kurang tepat. Menurutnya, ini justru berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk vaksin.

Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan, ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).

Mulyanto mengatakan vaksinasi berbayar baru bisa dilakukan jika pemerintah telah menyelesaikan vaksin untuk seluruh rakyat.

Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis, ujarnya.