Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan penyesuaian harga BBM sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara. Di mana beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha sangat luar biasa besar, kurang lebih Rp502 triliun, kata Mamit.

Menurut dia, jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan beban keuangan negara semakin berat. Dia memperkirakan jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN, akan dibutuhkan kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini.

Di mana penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter. Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara, tegas Mamit.

Mamit mengatakan, sudahi membakar APBN di jalan. Uang negara seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang produktif di sektor lain yang membutuhkan, seperti pendidikan dan kesehatan. Jika negara bisa mengalihkan Rp100 triliun dari subsidi BBM ke sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya akan luar biasa.