JAKARTA - Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) mengkritisi persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan demokrasi prosedural. Sebab, sebanyak 606 petugas pemilihan Umum (pemilu) meninggal dunia. Sekitar 11.239 orang lainnya sakit.

Menurut Pembina LPKAN, Wibisono, KPU tak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Padahal, beban kerja mereka bertambah. Pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) diadakan serentak.

Harusnya, ini dapat diterapkan. Guna menjaga kesehatan petugas KPPS, ujarnya dalam diskusi Mendesak Investigasi Wafatnya Ratusan Petugas Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (16/5).

LPKAN pun mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Guna mengungkap tragedi tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga disoroti. Diminta bersikap netral. Dengan mengumumkan nama-nama korban. Sehingga, publik mengetahui penanganan yang dilakukan.