Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.
Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi cerminan kuat semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, aparat TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan non—pemerintah terus bekerja bersama di lapangan, memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan beriringan.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera membangun jembatan untuk memulihkan konektivitas penyintas bencana yang sempat terputus akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu, ikut berdampak pada fasilitas pendidikan (fasdik) di ketiga provinsi tersebut. Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat ada 4.922 fasilitas pendidikan terdampak bencana.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan sektor ekonomi masyarakat, termasuk rehabilitasi tambak dan keramba yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari 52 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana, data Satgas PRR per 30 Maret 2026 mencatat sudah 25 kabupaten/kota yang melakukan pendataan lengkap kebutuhan huntap
Skema penyaluran jadup diberikan dengan besaran senilai Rp15.000 per jiwa/hari selama tiga bulan. Bantuan ini disalurkan setelah dilakukan validasi data oleh pemerintah daerah (pemda).
Berdasarkan laporan Satgas per 28 Maret, tercatat progres signifikan pembersihan lumpur di tiga provinsi terdampak. Rinciannya, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan capaian jumlah lokasi terbanyak.
Berdasarkan data Satgas PRR, sungai terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mayoritas mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Sejak awal penanganan, pemerintah telah memberikan beberapa pilihan kepada masyarakat terdampak. Penyintas dapat memilih tinggal di huntara, menerima DTH untuk menyewa rumah atau tinggal bersama keluarga, atau membangun kembali rumah melalui skema bantuan perbaikan.
