Pos Jateng - Berita Jawa Tengah Terbaru & Terpercaya

Peran Kemendagri di 2026, akan semakin rumit di tengah tekanan fiskal daerah imbas efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Seluruh program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir berfokus pada upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

Dengan koordinasi pusat-daerah yang baik, Pemda tidak hanya mampu mengelola fiskal secara efisien, tetapi juga membangun ekonomi lokal yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan.

Duet Tito–Purbaya menjadi fondasi penting strategi pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebijakan pengalihan TKD.

Semua program pembangunan yang bersumber dari APBN dikoordinasikan agar berjalan sinkron dan efektif, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan RPJMN.

Kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Inspektorat jangan hanya turun setelah ada masalah. Sejak perencanaan, mereka harus menilai apakah program itu efisien, boros, atau tidak perlu.

Salah satu daerah yang mulai menjawab tantangan efisiensi fiskal adalah Pemerintah Provinsi Jakarta.

Peran Pemda juga penting untuk menggeser pola program MBG yang terlalu tersentralisasi menjadi lebih desentralistik.