Praktik Korupsi Masih Rawan Terjadi di Jateng
Kantor Gubernur Jateng di Kota Semarang. (Foto: Google Maps/Dul jamil)
SEMARANG - Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) mengamini survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) paling antirasuah.
"Kalau indikatornya dilihat dari sisi pengawasan masyarakat, tentunya memang Jateng korelasinya positif. Masyarakat bisa melapor tentang pungutan liar, pelayanan publik yang tidak maksimal, dan lain-lain," kata Direktur PATTIRO Semarang, Widi Nugroho.
Baca juga:
KPK: Jateng Terbaik di Bidang Gerakan Antikorupsi
Empat Orang Jadi Tersangka Penyelewengan Banprov Jateng
Giliran Korupsi PJU Diusut Kejati Jateng
Kendati begitu, praktik lancung masih rawan terjadi. Khususnya menyangkut tender proyek.
Dia mengungkapkan, banyak aduan yang diterima lembaganya tentang imbalan yang mesti diberikan kepada pejabat. Kala transaksi proyek. "Itu menunjukkan sistem belum bekerja dengan baik," ucapnya.
Sedangkan Komunitas Masyarakat Antikorupsi (Kompak) Jateng, mengapresiasi kinerja jajaran pemprov. Atas capaian tersebut.
"Ini sesuai dengan slogan Pak Gubernur yang 'Mobten Korupsi, Mboten Ngapusi'. Kami selaku komunitas penyuluh antikorupsi merasa bangga," ujar perwakilan Kompak, Sugih Wijayanti.
Dirinya berharap, penyuluhan antikorupsi yang dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menular. Khususnya kepada kepala daerah lain.
"Bupati dan wali kota di Jateng harus mengikuti sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi. Itu akan sangat keren. Jadi, mereka tidak akan berani melakukan korupsi," tutupnya, menukil Solopos.