Desa Terdampak Tol Diminta Susun Perdes TKD
Ilustrasi. (Foto: Pixabay)
SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meminta desa terdampak proyek tol segera menyusun peraturan tentang tanah kas desa (TKD). Guna inventarisasi aset.
"Kami minta desa segera membuat Perdes (Peraturan Desa) TKD. Paling lambat Desember 2019," ujar Sekretaris Daerah Sleman, Sumadi, Selasa (29/10). Perdes TKD mengelompokkan kepemilikan lahan menjadi beberapa golongan. Kas desa, pelungguh, dan sultan ground (SD).
Baca juga:
Proyek Tol di DIY "Makan" Lahan 212,02 Hektare
Proyek Tol Solo-Jogja Ancam Produksi Beras Sleman
Sleman Cari Lahan Pengganti LP2B Terdampak Tol
Sebanyak 20 desa di Sleman akan terdampak proyek tol Yogyakarta-Surakarta dan Yogyakarta Bawen. Yaitu: Desa Bokoharjo (Prambanan); Desa Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani, dan Purwomartani (Kalasan); Desa Maguwoharjo, Caturtunggal, dan Condongcatur (Depok); Desa Sariharjo (Ngaglik); Desa Trihanggo (Gamping); Desa Sinduadi, Tlogoadi, dan Tirtoadi (Mlati); Desa Banyurejo, Tambakrejo, dan Sumberrejo (Tempel); serta Desa Margokaton, Margodadi, dan Margomulyo (Seyegan).
Kendati begitu, pemkab mencatat, baru empat desa yang memiliki Perdes TKD. Perinciannya: Desa Purwomartani, Sariharjo, Sendangadi, dan Tirtoati.
Dia berjanji, pemkab bakal memfasilitasi pemerintah desa (pemdes) dalam menyusun perdes tersebut. Agar tetap berwenang memanfaatkan tanah kas desa.
"Bulan depan, mereka akan difasilitasi. Agar segera menyusun perdes itu. Saya yakin bisa rampung. Tinggal komitmennya saja," ucapnya.
Di sisi lain, Sumadi menerangkan, pemerintah pusat berencana menyosialisasikan pembebasan lahan tol pada medio November. Namun, hingga kini pemkab belum menerima kepastian koordinat jalur. Termasuk data detail warga terdampak.
Meski demikian, dirinya meminta masyarakat tetap tenang. "Dan mempercayakan kepada pemerintah daerah," pungkas dia, mencuplik Sindonews.